Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar untuk mempercepat program pembangunan sanitasi permukiman yang layak dan aman di seluruh wilayah Kaltim.
“Anggaran tersebut termuat dalam bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim untuk mendukung pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim mempercepat pembangunan sanitasi,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda pada kegiatan Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2025 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim. di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan melalui dana yang dikucurkan pihaknya menargetkan dalam 2-3 tahun ke depan, seluruh wilayah Kaltim sudah memiliki akses sanitasi layak 100 persen.
“Ujung tombaknya ada di kabupaten dan kota. Kita bantu dari provinsi, tetapi realisasi harus muncul dari daerah. Ini bukan pekerjaan instan, tetapi mari kita jalankan pelan-pelan, konsisten, dan penuh kesadaran,” kata Aji Fitra Firnanda.
Menurut dia, selama tiga tahun terakhir, capaian sanitasi di Kaltim meningkat dari 74 persen menjadi 84 persen. Meskipun naik signifikan, angka ini masih jauh dari target nasional 100 persen akses sanitasi layak dan aman.
“Masih ada 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak. Yang mengejutkan, tidak semuanya berasal dari kelompok miskin. Ini menunjukkan bahwa masalah sanitasi juga berkaitan dengan kesadaran,” ujarnya.
Ia menekankan pembangunan sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga edukasi.
“Cara paling murah membangun sanitasi adalah dengan menumbuhkan kesadaran,” katanya.
Ia juga menyoroti masih banyak kepala daerah yang belum memprioritaskan sanitasi. Padahal, buruknya sanitasi berkontribusi besar terhadap kemiskinan dan stunting.
“Sanitasi bukan proyek ‘glamor’ seperti jalan atau gedung, tetapi sangat penting untuk kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Pera Kaltim Rahmad Hidayat menjelaskan pertemuan ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, hingga lintas sektor di bidang lingkungan hidup dan kesehatan.
“Sanitasi bukan urusan satu pihak saja. Kita butuh sinergi semua pihak agar program-program perbaikan sanitasi bisa benar-benar direalisasikan di lapangan,” ujarnya.
Acara juga diisi paparan dari sejumlah narasumber kunci. Ibnu Abbas dari Bappeda Kaltim memaparkan pentingnya layanan sanitasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029.
Aulia Karlina dari DPUPR menjelaskan paradigma baru penyelenggaraan sanitasi air limbah domestik, sementara Rina Julianti dari DLH Kaltim menguraikan target pengelolaan sampah baik di tingkat nasional maupun daerah.
Seluruh narasumber menekankan bahwa keberhasilan sanitasi tak bisa dipisahkan dari sinergi lintas sektor.
Kick-Off PPSP 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama. Sanitasi bukan sekadar soal toilet bersih, tetapi juga menyangkut martabat, kesehatan, dan masa depan generasi Kaltim. (Adv/Diskominfo Kaltim)
