Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mempertegas komitmennya dalam memastikan keselamatan warga dari aktivitas hauling batu bara. Penegasan ini muncul sebagai tindak lanjut atas polemik penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang, khususnya di Muara Kate.
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, di Samarinda pada Minggu, menyatakan bahwa pihaknya secara aktif merespons gejolak sosial terkait penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan mengadakan rapat koordinasi lintas sektor yang baru-baru ini digelar di Kantor Bupati Paser.
Rapat ini secara spesifik membahas polemik aktivitas angkutan tambang.
“Kami secara aktif merespons gejolak sosial terkait penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang. Salah satu langkah dengan rapat koordinasi lintas sektor yang belum lama ini digelar di Kantor Bupati Paser terkait polemik aktivitas angkutan tambang,” terang Bambang.
Bambang juga menegaskan bahwa kehadiran Pemprov Kaltim dalam rapat tersebut merupakan bentuk perhatian serius terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas hauling batu bara.
Rapat koordinasi lintas sektor ini menjadi wadah penting untuk mencari solusi atas persoalan yang berkembang di masyarakat, terutama di Muara Kate, sebuah lokasi yang belum lama ini juga dikunjungi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Muara Kate, yang terletak di perbatasan Kaltim dan Kalimantan Selatan, menjadi sorotan utama mengingat tingginya intensitas lalu lintas truk batu bara. Kondisi ini telah memicu berbagai masalah serius, mulai dari kemacetan parah, kerusakan jalan, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas yang berujung pada korban jiwa.
Puncak kekhawatiran publik mencapai klimaks pada awal tahun 2025. Saat itu, seorang warga lokal dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan tragis di ruas jalan nasional Muara Kate. Kasus ini telah ditangani secara hukum oleh Polda Kaltim, yang berujung pada penetapan tersangka dan vonis tiga tahun penjara pada April 2025.
“Insiden ini menegaskan urgensi penataan aktivitas pertambangan demi keselamatan masyarakat,” ungkap Bambang, menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh sejumlah pihak penting, di antaranya Bupati Paser, Kapolda Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, perwakilan Setwapres RI, serta perwakilan Kementerian ESDM yang bergabung secara daring. Tokoh masyarakat juga turut hadir untuk menyampaikan aspirasi langsung.
Dalam diskusi, berbagai pandangan muncul, mulai dari suara masyarakat yang terdampak hingga pelaku usaha dan pengemudi truk yang menekankan keberlanjutan ekonomi. Seluruh pihak sepakat akan pentingnya kebijakan yang tidak hanya adil bagi mata pencarian, tetapi juga menjamin keselamatan warga dan keberlangsungan infrastruktur.
Sebagai langkah lanjutan, disepakati akan diselenggarakan rapat kembali di Jakarta. Pertemuan tersebut akan melibatkan kementerian terkait, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi komprehensif untuk masalah ini. (Adv/Diskominfo Kaltim)
