Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Fraksi PPP Mimi Meriami BR Pane mengkritisi penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan peringkat dua nasional dalam realisasi penyerapan pendapatan anggaran tertinggi.
“Namun tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan, masyarakat belum maksimal mendapat hak-hak dasarnya,” katanya pada Rapat Paripurna Ke -19 DPRD Kaltim dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021, Senin (6/6/2022).
Ia mengatakan, Jalan Handil-Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi contoh nyata, sisi kanan dan kiri jalan terdapat banyak tambang, kondisi jalanan rusak parah. Padahal Kabupaten Kukar penghasil minyak dan gas, tapi infrastrukturnya memperihantikan.
Contoh lain kondisi jalan yang rusak yakni di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Berau. Hak dasar masyarakat Kaltim harusnya baik dan memuaskan, mohon diberikan perhatian serius dan menjadi prioritas.
“Kapada Pemprov Kaltim untuk bekerja keras menuntaskan hal ini, bukan terlena dengan sebuah pengakuan penghargaan, melainkan fokus dengan kondisi nyata keadaan infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur,” harap Mimi Meriami.
Sementara Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan dihadiri Gubernur Kaltim yang diwakili Plt Asisten II Pemprov Kaltim, Muhammad Aswin.
Pewarta: Adit
Editor : Rhd
