Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan satuan pendidikan agar memanfaatkan alokasi 20 persen dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan (GTK).
Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Disdikbud Kaltim Surasa mengatakan, Jumat, Pemerintah provinsi hadir dengan memberikan kelonggaran kenaikan BOSP, berharap BOSP itu digunakan untuk kebermanfaatan peserta didik dalam bentuk slot 20 persen untuk peningkatan kapasitas GTK maupun pemenuhan sumber-sumber belajar.
Dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut berakar pada filosofi bahwa nilai inti atau core value dari semua proses pendidikan harus berpusat sepenuhnya pada peserta didik.
“Oleh karena itu seluruh upaya dalam proses pendidikan di lingkungan sekolah harus bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi para siswa,” katanya.
Dia menjelaskan, selain berpusat pada siswa, ruh dari pendekatan pembelajaran mendalam yang didorong pemerintah adalah keterlibatan aktif dari semua pihak terkait.
Kolaborasi yang telah terjalin antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebutnya sebagai contoh bagus dari perwujudan keterlibatan tersebut.
Dia berharap sinergi ini dapat menginspirasi keterlibatan para pemangku kepentingan yang lebih luas, terutama di tingkat satuan pendidikan masing-masing.
Untuk memastikan kualitas implementasi di lapangan, Disdikbud Kaltim juga melibatkan para pengawas SMK yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan khusus dari Balai GTK Kalimantan Timur.
Para pengawas inilah yang kemudian bertugas memfasilitasi dan mendampingi sekolah dalam menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran yang inovatif.
Ke depan, pihaknya berharap kegiatan pelatihan yang berorientasi pada praktik seperti On-the-Job Training dapat digelar secara lebih masif di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
Menurut dia, dukungan dari berbagai pihak akan menjadi kunci utama untuk bisa merealisasikan program pelatihan berskala besar tersebut.
“Kami menekankan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan sangat esensial untuk menyelaraskan dan menyukseskan kebijakan pemerintah pusat sekaligus misi Gubernur Kalimantan Timur,” ujar Surasa. (Fan)
