Balikpapan – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menggagas pertemuan Kepala Daerah se-Indonesia sebagai penghasil Sumber Daya Alam, untuk mendapatkan pembagian dana yang adil dari Pemerintah Pusat.
Menurutnya, pertemuan forum kepala daerah ini bukan sekadar koordinasi teknis, tapi juga menjadi ajang silaturahmi, menyatukan suara dan perjuangan ke Pemerintah Pusat.
“Kita ingin pendapatan daerah dari sumber daya alam ini lebih berkeadilan. Saat ini sebagian besar masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pusat, sementara daerah penghasil hanya mendapat bagian kecil, bahkan ada yang nol persen,” kata Rudy Mas’ud saat memimpin Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah di Balikpapan, Kamis.
Rudy Mas’ud menyoroti potensi pendapatan yang belum optimal seperti Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), serta Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Kenapa kita harus duduk bersama, agar hujan bisa merata. Kita harus menyatukan frekuensi,” katanya.
Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menyambut baik gagasan Gubernur Rudy Mas’ud.
Ia menegaskan APPSI akan menindaklanjuti hasil rakor dengan menyurati Presiden RI dan para menteri terkait, serta merencanakan pertemuan langsung untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
“Kita ingin Indonesia sentris, dan daerah penghasil juga mendapat bagian layak untuk menyejahterakan rakyatnya,” ujarnya.
Rakor ini diakhiri dengan penandatanganan rekomendasi bersama oleh seluruh daerah peserta, yang terdiri dari provinsi penghasil Minerba dan kehutanan. Rekomendasi tersebut akan diteruskan oleh APPSI ke pemerintah pusat.
Hadir dalam rakor antara lain Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim dan perwakilan dari Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.
Rakor ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan daerah untuk mendapatkan hak fiskal yang lebih adil dan proporsional dari kekayaan alamnya sendiri.(Adv/Diskominfo Kaltim)
