Samarinda – Gubernur Provinsi Kalimantan Rudy Mas’ud menyampaikan berbagai permasalahan krusial di daerah pada rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat melalukan kunjungan kerja di Kota Samarinda.
“Tantangan utama yang menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim mencakup isu-isu vital seperti infrastruktur, investasi hingga aktivitas ekonomi daerah,” kata Rudy Mas’ud kepada perwakilan Komisi VI DPR RI, Rabu.
Rombongan komisi yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN serta standardisasi nasional DPR RI hadir di Samarinda dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, didampingi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN RI Dwi Adi Purnomo.
Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan persoalan yang dihadapi di daerah, di antaranya ketersediaan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan daerah serta pencapaian swasembada pangan nasional akhir 2025 ini.
“Pak Dirut tolong pupuk kita jangan kurang di Kaltim. Mau swasembada pangan kita,” kata Gubernur Kaltim kepada Dirut PT Pupuk Kaltim Budi Wahyu Susilo.
Permasalahan lain terkait masih lemahnya jaringan telekomunikasi (internet) di daerah, bahkan tidak sedikit kawasan yang terbilang blank spot.
“Jaringan kami sering putus-putus Pak Direktur. Padahal Pak Presiden minta kita mengembangkan digitalisasi,” ungkap Gubernur kepada Direktur Network PT Telkomsel Indera.
Selain itu, kata dia, tidak kalah pentingnya masalah pasokan energi listrik yang masih belum mencakup ke pedesaan, bahkan tidak sedikit desa terisolir tanpa listrik.
“Wilayah desa kami di pedalaman Pak Dirut. Banyak tidak ada aliran listrik, padahal Pak Presiden segera minta dilakukan pengembangan Listrik Desa,” pinta Gubernur kepada Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung.
Persoalan lain adalah pasokan energi listrik belum mencakup seluruh pedesaan. Desa-desa terisolir masih tanpa aliran listrik. Sementara program Listrik Desa menjadi prioritas pemerintah pusat.
Rudy juga menyampaikan keluhan terkait konektivitas transportasi laut PT Pelni juga bermasalah. Pelni dulu pernah masuk ke Samarinda secara rutin dan saat ini sudah tidak ada lagi transportasi menuju lokasi tersebut.
Sementara itu, Andre Rosiade menjelaskan tujuan reses Komisi VI ini untuk memastikan dukungan BUMN untuk pembangunan daerah Kaltim.
Menurut dia, swasembada pangan dan elektrifikasi menjadi fokus utama. Presiden Prabowo mengalokasikan Rp49 triliun untuk listrik desa.
Harapannya, kara Andfre, tidak ada desa di Indonesia tanpa listrik karena hal ini telah menjadi target pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga Kaltim juga mendapat prioritas dalam program
elektrifikasi.
“Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp49 triliun untuk menyelesaikan permasalahan listrik desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim juga Pak Gubernur,” kata Andre. (Adv/Diskominfo Kaltim)
