Syarifatul Sya’diah: Perempuan di DPRD Kaltim bukan sekadar pelengkap

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifatul Sya’diah (Foto: Fan)

Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifatul Sya’diah menegaskan kehadiran perempuan di parlemen, termasuk dirinya, bukan hanya sekedar pelengkap.

“Keberadaan kami di DPRD,  terlebih di unsur pimpinan, menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata,” ujar Syarifatul Sya’diah  di Samarinda, Selasa.

Meskipun representasi perempuan di DPRD Kaltim belum mencapai 30 persen sesuai amanat undang-undang, ia bangga  karena perempuan  kini  memiliki peran penting, bahkan  menduduki posisi di unsur pimpinan.

Politisi  Partai Golkar ini  menegaskan perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang.  Ia pun mendorong  semua perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan  memanfaatkan kesempatan yang ada, termasuk dalam dunia politik.

“Partai  politik  telah membuka  ruang  selebar-lebarnya bagi perempuan untuk berpartisipasi. Di Kabupaten Berau misalnya,  calon bupati  adalah seorang perempuan. Ini menjadi penyemangat bagi kami dalam memperjuangkan emansipasi  dan kesetaraan gender,”  jelasnya.

Syarifatul Sya’diah  yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang,  menyampaikan fokus perjuangannya di DPRD Kaltim.  Ia  akan  memperjuangkan pembangunan di Kabupaten Berau, khususnya  infrastruktur  dan pelayanan publik.

“Berau  memiliki  karakteristik geografis yang  berbeda dengan  Samarinda, Bontang,  atau Balikpapan. Wilayahnya  terpencar,  banyak pulau, dan akses  antar wilayah  sulit.  Untuk menjangkau  beberapa daerah,  warga  harus  bertarung dengan ombak  dan  perjalanan  bisa  menempuh waktu  berjam-jam,” paparnya.

Kondisi  ini,  menurut Syarifatul,  menuntut  perhatian  khusus  dalam  peningkatan  pelayanan publik  dan  pembangunan infrastruktur.  Meskipun APBD Berau  dalam  kondisi baik,  namun  masih  diperlukan dukungan anggaran  dari provinsi,  terutama untuk  pembangunan yang  bukan  menjadi kewenangan  kabupaten.

“Contohnya  pembangunan  jalan  ke  pesisir  dan  Tanjung Batu.  Itu  menjadi  kewenangan provinsi  dan  pusat  karena  berstatus  jalan nasional.  Kami  akan  berjuang  semaksimal mungkin  untuk  mendapatkan  dukungan  anggaran  bagi  pembangunan  di Berau,”  tegasnya.

Selain infrastruktur,  Syarifatul  juga  menyoroti  bidang  pendidikan.  Ia  menyebut  SMA  menjadi  kewenangan  provinsi,  sehingga  pemerintah kabupaten  tidak  dapat  memberikan  bantuan  baik  untuk  guru,  sarana  prasarana,  maupun  murid.

“Kami  di  DPRD  Kaltim  akan  memanfaatkan  posisi  kami  untuk  membantu  sekolah-sekolah  di  Berau,”  janjinya.

Terkait  bantuan keuangan (bankeu)  yang  dikirimkan  Pemprov  Kaltim  ke  Berau,  Syarifatul  menilai  sudah  cukup  baik.  Namun,  ia  akan  terus  berupaya  mengoptimalkan  bankeu  tersebut  agar  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  masyarakat  Berau.

“Alhamdulillah,  bankeu  dari  Pemprov  sudah  lumayan  cukup  dan  bisa  dinikmati  oleh  masyarakat  Berau.  Tentu  saja,  kami  akan  terus  berjuang  agar  bankeu  ini  dapat  ditingkatkan,”  pungkasnya.

Syarifatul  optimistis  dengan  keberhasilan  Kabupaten  Berau  mendudukkan  tiga  putra-putri  asli daerah  di  DPRD  Kaltim,  akan  semakin  memperkuat  perjuangan  untuk  memajukan  Kabupaten  Berau.

Hingga  saat  ini,  Syarifatul  masih  menunggu  penempatan  komisi  dari  fraksinya.  Ia  mengungkapkan  keinginan  untuk  fokus  pada  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  yang  dinaungi  oleh  Komisi  IV.  Namun,  ia  juga  menyadari  pentingnya  pembangunan  secara  menyeluruh  yang  menjadi  domain  Komisi  III.

“Semua  komisi  memiliki  peran  penting.  Kami  siap  berjuang  di  komisi  mana  pun  sesuai  dengan  keputusan  fraksi  dan  kebutuhan  masyarakat,”  tutupnya.(Fan/Adv)

Loading