Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak merealisasikan program rintisan Sekolah Rakyat untuk pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan, dengan gedung SMAN 16 Samarinda diusulkan sebagai lokasi rintisan awal.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Selasa, mengungkapkan bahwa pihaknya optimis dengan kesiapan sarana dan prasarana di SMAN 16. Gedung asrama yang kosong serta satu gedung berisi enam kelas dinilai sangat potensial untuk dijadikan ruang belajar sementara bagi siswa Sekolah Rakyat.
“Fasilitas asrama tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Sekolah Rakyat. Bahkan satu gedung berisi enam kelas di SMAN 16 juga memungkinkan untuk digunakan sementara sebagai ruang belajar,” jelas Andi.
Ia menambahkan, Dinsos Kaltim akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kekurangan fasilitas penunjang seperti kasur dan laboratorium. Rintisan ini akan fokus pada jenjang SMA, dengan kuota maksimal 100 siswa untuk angkatan pertama, mengingat adanya keterbatasan ruang kelas yang akan dibagi untuk administrasi dan kegiatan belajar.
Dinsos Kaltim dijadwalkan menemui Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo pekan depan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Andi Muhammad Ishak memaparkan, saat ini terdapat lima usulan lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Satu usulan dari provinsi, dan empat usulan dari kabupaten/kota, yaitu Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Berau.
“Semua usulan lokasi ini telah ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui satuan kerja strategis daerah untuk memastikan kesiapan lahan,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan, Kota Samarinda menjadi lokasi paling siap dengan lahan di Palaran. Lokasi ini berpotensi masuk dalam tahap kedua pembangunan yang diharapkan dapat dimulai bulan ini dan selesai Juni tahun depan. “Dengan demikian proses belajar-mengajar bisa dimulai pada Juli 2026,” kata Andi.
Sementara itu, usulan lokasi dari Provinsi Kaltim yang berada di Bukit Biru, Tenggarong, masih membutuhkan pematangan lahan karena kondisi permukaannya berlereng dan tidak rata.
Proses pematangan ini diperkirakan baru selesai Desember tahun ini, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi tersebut kemungkinan baru bisa dialokasikan pada tahun depan.
Meskipun demikian, Pemprov Kaltim tetap mengambil inisiatif program rintisan sebagai solusi sementara. Program ini akan berjalan hingga pembangunan gedung permanen oleh pemerintah pusat selesai, baik di Bukit Biru maupun di Palaran.
“Harapannya, pada tahun ajaran ini sudah ada siswa yang bisa masuk dalam pendidikan Sekolah Rakyat, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu di Kaltim,” demikian Andi.(Adv/Diskominfo Kaltim)
