Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota se-Kaltim melakukan pemetaan dan pendataan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).
Akmal Malik mengatakan, pemetaan dan pendataan SKPWNI penting dilakukan untuk memastikan, setiap penduduk yang telah pindah tempat tinggal memiliki data kependudukan yang akurat dan tepat. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Data kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu data pokok yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Karena itu, penting untuk memastikan data tersebut akurat dan tepat,” kata Akmal Malik.
Hal ini disampaikannya, karena Presiden menugasinya untuk menyelesaikan persoalan ini. “Ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kutai Barat, Bupati Kubar menyampaikan ada 30 ribu penduduknya belum mendapatkan SKPWNI. Saya pun sebagai Pj gubernur langsung diminta untuk menuntaskannya,” ujarnya.
Akmal Malik juga menambahkan, pemetaan dan pendataan SKPWNI juga penting untuk mendukung kelancaran pelayanan publik lainnya, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
“Dengan data kependudukan yang akurat dan tepat, maka pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien,” kata Akmal Malik.
Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemetaan dan pendataan SKPWNI. Pemetaan dan pendataan akan dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota, kepolisian, dan instansi lainnya.
“Kami akan bekerja keras untuk menyelesaikan pemetaan dan pendataan SKPWNI ini sesegera mungkin,” kata Noryani Sorayalita. (adv/dkp3akaltim/*)
