Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan penyerapan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan, terutama untuk pemerataan pendidikan.
Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mengatasi disparitas distribusi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sarana dan prasarana di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Seno Aji saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda, Senin, menjelaskan bahwa pemerintah menyadari adanya ketidakmerataan akses pendidikan di wilayah 3T. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar.
“Pemerintah akan berupaya meningkatkan kompetensi guru secara berkala melalui pelatihan, sertifikasi, serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Gabungan Guru Madrasah Berprestasi (GGMB),” ujarnya.
Pemenuhan tenaga pengajar juga menjadi prioritas utama untuk mengisi kekosongan akibat pensiun atau mutasi.
Seno Aji menambahkan, pemerintah akan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga pendidikan. Selain itu, guru pengganti akan diberdayakan melalui biaya operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk memastikan ketersediaan pengajar di seluruh wilayah.
Pemerintah juga telah menyusun perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru untuk menjamin pemerataan tenaga pendidik di daerah 3T.
Terkait sarana dan prasarana sekolah, khususnya di daerah 3T, pemerintah sedang menyusun permintaan sarana sesuai standar nasional. Penyediaan ini akan difokuskan untuk mendukung dunia kerja dan industri bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik dan jaringan internet di wilayah tersebut demi mendukung proses belajar mengajar yang optimal.(Adv/Diskominfo Kaltim)
