Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Diskominfo Kaltim menargetkan pembangunan sebanyak 800 titik koneksi Internet Desa hingga akhir tahun 2025, dengan prioritas utama bagi desa-desa terpencil yang belum terjangkau jaringan konvensional.
“Langkah ini merupakan komitmen Pemprov Kaltim dalam pemerataan akses informasi dan komunikasi digital di seluruh pelosok daerah,” kata Pelaksana tugas Kabid TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo di Samarinda, Rabu.
Ia menyebutkan melalui program Gratispol, Pemprov Kaltim mulai menyosialisasikan rencana implementasi Internet Desa kepada para kepala desa di wilayah Kutai Barat,” kata Bambang saat sosialisasi ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Bambang menilai, sosialisasi tersebut menjadi bagian penting untuk mewujudkan target 190 desa di Kutai Barat dapat terjangkau internet pada tahun 2025.
Lanjutnya, tak hanya itu, desa-desa yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan layanan Internet Desa akan mendapatkan reward berupa penambahan bandwidth, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dan produktif.
“Kami akan memberi penghargaan kepada desa yang benar-benar memanfaatkan fasilitas ini secara produktif,” ujar Bambang.
Kepala Diskominfo Kutai Barat, Rustam menambahkan bahwa masih terdapat sekitar 30 kampung yang belum teraliri listrik PLN. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini akan memprioritaskan wilayah-wilayah paling jauh dari ibu kota kabupaten.
“Saat ini terdapat 30 kampung yang belum teraliri listrik dari PLN. Karena itu, kami memprioritaskan desa-desa terjauh dari ibu kota kabupaten untuk tahap awal pelaksanaan,” katanya.
Pelaksanaan pemasangan koneksi internet akan dimulai pada awal Juni 2025, dengan target 800 titik koneksi internet desa hingga akhir tahun.
Sebanyak 30 titik di antaranya akan menggunakan teknologi satelit Starlink, yang diperuntukkan bagi daerah dengan medan geografis sulit dan tanpa jangkauan jaringan konvensional.
Untuk mendukung kelancaran operasional di lapangan, setiap kecamatan akan memiliki teknisi Unit Manajemen Sistem (UMS) yang bertugas menangani gangguan teknis.
Dinda Annisa selaku Account Manager dari Telkom menjelaskan, pihaknya akan memastikan teknisi tersedia di setiap kecamatan untuk mempercepat respons jika terjadi kendala.
“Program ini tidak berhenti pada pemasangan semata, karena Pemprov Kaltim juga akan melakukan pemantauan pasca-instalasi untuk memastikan layanan internet digunakan secara bergilir dan berkelanjutan oleh masyarakat desa,” ucapnya.
Dinda menambahkan dengan sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan dan masyarakat, diharapkan program Internet Desa mampu menjadi solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan digital sekaligus meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi. (Adv)
