Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur H. Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, melalui program GratisPol salah satunya segera mewujudkan hunian layak tanpa membebani masyarakat melalui subsidi bebas biaya administrasi, yang sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.

“Selama ini, banyak warga berpenghasilan rendah gagal memiliki rumah karena biaya di luar cicilan. Melalui GratisPol, kami ingin memastikan tidak ada lagi mimpi yang tertunda hanya karena administrasi,” kata Kepala Dinas PUPR Kaltim, Firnanda mengutip pernyataan  Gubernur Rudy Mas’ud.

Ia mengatakan, program tersebut menyasar warga berpenghasilan rendah yang membeli rumah subsidi seharga sekitar Rp185 juta dari pengembang mitra pemerintah. Selain meringankan beban keuangan, langkah ini juga menjadi strategi penting dalam menurunkan angka backlog perumahan di Kaltim.

Menurutnya, sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim dituntut untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau. Kebijakan itu menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan tak hanya soal infrastruktur megah, tapi juga soal keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Firnanda menjelaskan, mekanisme teknis program tersebut tengah difinalisasi bersama perbankan dan pengembang. Pemprov Kaltim juga menyiapkan sistem pengawasan ketat agar subsidi tidak disalahgunakan dan tepat sasaran.

“Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak. Ini program keberpihakan, bukan sekadar angka semata, Melalui program ini, pemerintah provinsi hadir untuk menanggung seluruh biaya administrasi,” katanya.

Firnanda menambahkan, dengan adanya program tersebut, masyarakat tak lagi harus menunda impian memiliki rumah hanya karena terbentur biaya administrasi. Memiliki rumah layak huni  kini bukan hanya mimpi, tapi hak yang diupayakan oleh pemerintah provinsi. (Adv/Diskominfo Kaltim).