Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji merespons langsung para demonstrasi “rapor merah” yang disematkan mahasiswa pada 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji.
Dalam pertemuan dengan Aliansi Gabungan Mahasiswa Kaltim yang berdemonstrasi di Samarinda, Rabu, Seno Aji tak hanya menerima aspirasi, tetapi juga memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil Pemprov Kaltim.
Salah satu sorotan utama adalah masalah pertambangan ilegal dan kontribusi perusahaan tambang melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Seno Aji mengakui bahwa saat ini CSR pertambangan di Kaltim hanya Rp1.000 per ton, menghasilkan sekitar Rp500 miliar per tahun – sebuah angka yang dinilai jauh dari cukup.
“Gubernur Rudy Mas’ud telah menyurati dan menemui seluruh perusahaan tambang untuk menaikkan CSR menjadi Rp2.000 per ton,Jika ini terealisasi, kita bisa mendapatkan Rp1 triliun per tahun,” jelas Seno.
Dana tambahan ini, menurutnya, akan menjadi fondasi vital untuk perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Kaltim, termasuk sekolah dan universitas, serta pemberian insentif bagi guru dan dosen. Sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Kaltim.
Tak hanya soal tambang, masalah lingkungan juga menjadi perhatian serius. Seno Aji secara transparan mengakui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda masih minim, baru mencapai tujuh persen. “Kami terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memperbesar RTH dan membantu mengurangi potensi banjir di masa mendatang,” ungkapnya, menunjukkan komitmen Pemprov untuk mengatasi isu krusial ini.
Perlindungan Hak Masyarakat Adat: Kasus Muara Kate Jadi PrioritasHak-hak masyarakat adat menjadi poin penting lainnya dalam dialog ini. Seno Aji menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat adat di seluruh Kaltim, mencontohkan penghargaan Kalpataru yang diterima oleh masyarakat adat di Pasir sebagai bukti.
Secara khusus, Seno Aji menyoroti kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat di Muara Kate, yang telah bergejolak selama setahun terakhir. Ia menyampaikan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud telah menyurati Menteri ESDM pada 15 April 2025, dan saat ini kasus tersebut sedang dalam proses investigasi.
“Kami terus mengawal proses investigasi ini agar segera menuntaskan siapa yang bersalah di Muara Kate dan mendapatkan hukuman yang setimpal,” tegasnya, menegaskan komitmen untuk menegakkan keadilan.
Di akhir pernyataan, Seno Aji mengajak mahasiswa untuk terus mengedepankan hal-hal positif demi kemajuan Kaltim.
“Kita akan bersama-sama para mahasiswa untuk selalu mengedepankan hal-hal yang positif supaya Kalimantan Timur ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa menciptakan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul dan sejahtera,” demikian Seno Aji.
Meski demikian, pihak mahasiswa yang diwakili Presiden BEM KM Unmul Ilham Maulana menegaskan bahwa “rapor merah” yang mereka berikan adalah peringatan keras. Mahasiswa menilai berbagai program prioritas dan janji kampanye, termasuk pendidikan gratis S1-S3, kesehatan gratis, dan seragam gratis, belum terealisasi secara konkret.
Mereka mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar jika persoalan yang sama masih terjadi di kemudian hari. (Adv/Diskominfo Kaltim)
