Kutai Timur – Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik berupaya memperjuangkan status Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kabupaten Kutai Timur dengan melobi Pemerintah Pusat dan bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo.
“Saya minta laporan yang detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal usai pertemuan bersama Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan jajaran KEK MBTK di Kantor KEK MBTK di Kutai Timur, Kamis.
Akmal menjelaskan, total investasi yang masuk KEK MBTK baru sekitar Rp100 miliar hingga tahun 2023 sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019.
Sedangkan investasi di kawasan ekonomi khusus lainnya sudah mencapai triliunan rupiah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat mengancam akan mencabut kawasan ekonomi khusus untuk Maloy bila Kaltim tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan dengan batas akhir keputusan Juni tahun 2024 ini.
Ia menerangkan, beberapa kendala yang masih menjadi lemahnya pergerakan KEK MBTK diantaranya persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai dan rendahnya minat investor.
Akmal mencontohkan, beberapa infrastruktur yang masih kerap dipertanyakan para calon investor adalah terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan.
Akmal pun berharap pemerintah pusat tidak menghapus KEK MBTK, terlebih kawasan ini akan menjadi superhub Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Nanti saya bisikkan langsung ke Pak Presiden. Kan kadang saya duduk sama-sama di heli. Pak Presiden akan ke Kaltim lagi,” yakin Akmal.
Sementara itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan dirinya akan terus berjuang untuk KEK MBTK karena selain akan menjadi kawasan industri untuk pisang, nanas dan cokelat, termasuk batu bara, KEK MBTK juga akan menjadi super hub IKN.
“Jadi, tidak ada alasan untuk menutup KEK MBTK. Kita terus dukung,” kata Wakil Ketua Dewan Kawasan MBTK itu.
Sudah dilihat sebanyak 1,930 kali, Hari ini saja 2 kali
